Berita Arab Saudi Dan Sekitarnya

8jeddah.com – Warga negara Indonesia (WNI) menyampaikan kekecewaan dia terhadap Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia usai terkatung-katung di Arab Saudi. WNI bernama Sarindo Pakpahan berulang kali meminta bantuan pemerintah Indonesia melalui Kemlu dan KBRI agar turut menyelesaikan kasus gaji dan pesangon yang tak dibayar dari perusahaan di Saudi, Aircraft Ground Handling. Namun, usaha dia tak menuai hasil. Sarindo hanya mengantongi ketidakjelasan meski telah berusaha sekeras-kerasnya. “Kalau untuk KBRI dan Kemlu saya merasa pesimis saya putus harapan,” kata Sarindo.

Dirinya lalu mengatakan “Saya merasa mereka jahat sekali, saya dengang bersusah payah tetapi mereka tega berbohong, saya putus asa”.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha belum bisa memberi banyak komentar dan harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga sudah menghubungi pihak KBRI di Riyadh untuk meminta informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus Sarindo. Namun, mereka menyarankan agar kami menghubungi pihak PWNI. Sarindo tak mendapat gaji selama 10 bulan dari 2018 hingga 2019. Karena permasalahan internal, perusahaan kemudian memberhentikan dia dan pekerja lain.

Pada hari setelahnya ia hanya mengandalkan hidupnya dari hasil penjualan makanan ringan. Sarindo sempat menempuh jalur hukum untuk mendapat haknya pada 2019. Pengadilan Riyadh pada saat itu memberikan keputusan jika dia harus mendapatkan haknya dari perusahaan. Seharusnya, gaji dan pesangon yang dia terima sebesar 174.000 riyal atau sekitar Rp729 juta. Namun, uang itu kini tak kunjung masuk ke sakunya. Tak patah arang, Sarindo kemudian berusaha meminta bantuan ke KBRI Riyadh. Namun, respons yang diterima tak sesuai harapan.

Dirinya berharap kasus yang menimpanya akan terselesaikan seperti pekerja lainnya yang berasal dari negara Eropa. Staff KBRI yang menemui dirinya hanya memberikan saran untuk pulang dan mewakilkan masalahnya ke mereka. Tanggapan tersebut membuat Sarindo berpikir bahwa KBRI tak bisa diandalkan.

Pada tahun 2021, Sarindo meminta anaknya yang ada di Jakarta untuk membuatkan laporan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan telah mengirim surat ke Dubes RI di Arab Saudi.

“Alhamdulillah ada tanggapan,” kata dia.

Sarindo telah di minta untuk menemui pejabat konsuler di Riyadh, Dimas Aditya. Namun, karena pandemi Covid-19 pertemuan itu tak terlaksana. Dimas kemudian mengirimkan email jika KBRI telah melayangkan nota diplomatik ke Kemlu Arab Saudi. Sarindo beserta keluarga senang bukan kepalang. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara lantaran tak ada tindak lanjut dari nota tersebut. Sarindo lantas meminta anaknya untuk menyurati Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu. Dia mendapatkan kabar jika kasus ini akan di tangani oleh pejabat konsuler lainnya, Syaifuddin.

“Nanya soal nota diplomatik, Pak Syaifuddin engga tau sama sekali. Saya pikir, ini kayaknya main-main mereka,” ungkap Sarindo.

Tak kunjung menemukan titik terang, Sarindo memutuskan untuk membagikan cerita dia ke media online di Indonesia pada Januari 2022. Setelah itu Dirjen PWNI Kemlu mengirimkan surat yang menyebut jika perwakilan Indonesia telah melayangkan nota diplomatik. Di surat itu, KBRI juga menyebut telah menyampaikan permasalahan Sarindo ke Gubernur Riyadh pada 2019. Namun dirinya merasa keluarga tidak di beri tahu soal hal ini.

Sarindo lantas meminta kembali anaknya yang di Jakarta untuk menghubungi MigranCare. Dari sini, mereka akhirnya terhubung dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker melalui Migran Care lalu memberikan pernyataan jika KBRI telah menyewa pengacara untuk menangani berbagai kasus termasuk kasus Sarindo. Untuk mengkonfirmasi hal tersebut anak Sarindo telah mengubungi KBRI Riyadh.

“KBRI malah bertanya ‘kami tidak punya informasi soal ini’. Kami dibohongi lagi,” ujar Sarindo. Kemudian pada Maret 2023, dia mencoba untuk mengontak Syaifuddin.

Namun saran berulang kembali yang ia dapatkan yaitu KBRI hanya bisa membantu untuk kepulangan saja. Sarindo menegaskan enggan pulang sebelum mendapat haknya tetapi dia tak tahu lagi cara apa yang harus ditempuh.

“Saya tidak bisa pulang ke Indonesia karena tabungan saya di sini mengikat saya” ujar Sarindo.

“Saya berharap,mudah-mudahan, suara saya bisa terdengar, oleh pemerintah Indonesia, baik itu Pak Jokowi atau siapa pun.”